Reses di Selisun, Nasir: Keterbatasan Anggaran Tak Membuat Perjuang Terhenti

NARAKSARA.COM, Nunukan – Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Komitmen itulah yang ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Reses perdana tersebut berlangsung di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis sore (12/11/2026). Sekitar 100 warga hadir dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyatnya.

Muhammad Nasir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan titik pertama dari lima lokasi reses yang telah dijadwalkan. Ia mengaku mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dan aktif menyampaikan aspirasi.

“Alhamdulillah, untuk titik pertama ini antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Sekitar 100 warga hadir. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak hal yang ingin disampaikan dan berharap ada perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Nasir, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif untuk bertemu konstituen, tetapi menjadi ruang penting untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan, keluhan, dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi melalui dialog terbuka. Kesempatan bertatap muka langsung dengan wakil rakyat dimanfaatkan untuk mengungkapkan persoalan yang selama ini mereka rasakan.

Nasir menegaskan, seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dan pembahasan sesuai kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

“Bagi saya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat sangat penting. Kami hadir untuk mendengarkan, mencatat, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan warga. Tentu tidak semua persoalan bisa langsung diselesaikan, tetapi bukan berarti harus berhenti diperjuangkan,” tegasnya.

Ia juga menyadari kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan. Namun, menurutnya, situasi tersebut justru menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk lebih cermat dalam menentukan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kita memahami kondisi keuangan daerah yang terbatas. Karena itu, program pembangunan harus benar-benar diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai anggaran yang ada tidak memberikan manfaat maksimal bagi warga,” tutupnya. (adv)