NARAKSARA.COM, Nunukan – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menuai sorotan dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Komisi II Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. Ia menilai persoalan yang terus berulang setiap tahun menunjukkan lemahnya tata kelola distribusi energi di wilayah perbatasan.
Menurut Nasir, alasan keterlambatan pasokan akibat kapal pengangkut yang menjalani docking maupun kendala administrasi tidak seharusnya terus menjadi penyebab krisis BBM di Nunukan.
“Ini bukan bencana alam, tetapi persoalan manajemen. Hampir setiap terjadi kelangkaan, alasan yang muncul selalu sama, mulai dari kapal docking, kendala perizinan hingga cuaca. Sementara masyarakat harus mengantre berjam-jam, nelayan tidak bisa melaut, dan harga BBM eceran melonjak hingga sekitar Rp50 ribu per liter. Sampai kapan masyarakat Nunukan harus menghadapi kondisi seperti ini?” ujar Nasir, Selasa (4/8/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltara yang membidangi perekonomian dan energi, Nasir menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.
Pertama, ia meminta Pertamina Patra Niaga menyiapkan skema distribusi yang lebih andal, termasuk menyediakan kapal cadangan serta mengatur jadwal docking agar tidak dilakukan bersamaan terhadap kapal-kapal yang melayani distribusi BBM ke Nunukan.
Kedua, kepada Pemerintah Pusat dan BPH Migas, Nasir mendesak percepatan pembangunan depo atau fuel terminal BBM di Kabupaten Nunukan. Menurutnya, ketergantungan pasokan dari Tarakan membuat wilayah perbatasan sangat rentan mengalami gangguan distribusi.
“Nunukan merupakan beranda terdepan NKRI. Sudah saatnya memiliki depo BBM sendiri dan cadangan stok yang memadai agar pasokan tetap terjaga ketika terjadi gangguan distribusi,” katanya.
Ketiga, ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan meningkatkan pengawasan distribusi BBM dengan mengaktifkan satuan tugas bersama aparat penegak hukum, TNI, dan Polri untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.
Nasir juga mengingatkan bahwa kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna kendaraan, tetapi turut mengganggu aktivitas nelayan, petani rumput laut, pelaku UMKM, hingga sektor transportasi yang menjadi penopang ekonomi masyarakat perbatasan.
Sebagai solusi jangka panjang, Nasir menyatakan Komisi II DPRD Kalimantan Utara akan mengusulkan pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina Regional Kalimantan, BPH Migas, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas penambahan kuota BBM untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta percepatan pembangunan infrastruktur energi di wilayah perbatasan.
“Kami berkomitmen mengawal agar masyarakat perbatasan memperoleh akses energi yang layak. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin karena sangat menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan,” tutupnya.
Penulis : Wandi Editor : naraksara.com
