NARAKSARA.COM, Nunukan – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi di Kabupaten Nunukan menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD Nunukan, Arpiah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah rutin, mengingat Nunukan merupakan wilayah perbatasan yang berhak mendapatkan jaminan ketersediaan energi secara memadai.
Arpiah menegaskan, gangguan distribusi BBM yang terus berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar yang harus segera dibenahi. Ia meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan menyiapkan langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Kelangkaan BBM yang kembali terjadi di Nunukan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan rutin. Sebagai daerah perbatasan, kita sangat berhak memperoleh jaminan ketersediaan energi yang memadai,” tegas Arpiah.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup seluruh rantai distribusi, mulai dari sistem pasokan hingga kesiapan menghadapi kendala yang berpotensi menghambat penyaluran BBM ke wilayah perbatasan.
“Dengan gangguan distribusi yang terjadi berulang-ulang, sudah saatnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari sistem pasokan hingga kesiapan mitigasi ketika terjadi kendala. Kami meminta pemerintah daerah bersinergi dengan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Arpiah juga mendesak agar langkah cepat segera dilakukan untuk memulihkan pasokan BBM di Nunukan. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan penyusunan solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama.
“Kita harus segera mengambil langkah cepat untuk menormalkan kembali pasokan BBM, sekaligus menyusun solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Ia mengingatkan, kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada panjangnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga BBM eceran yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat.
“Masyarakat kita tidak boleh terus dibebani dengan antrean panjang karena aktivitas ekonomi akan terganggu. Kondisi ini juga berpotensi memicu lonjakan harga BBM eceran yang tentu akan semakin meresahkan masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Nunukan, kata Arpiah, siap menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar sistem distribusi BBM di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih baik.
“Insya Allah, kami di DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan agar distribusi BBM di wilayah perbatasan menjadi lebih baik. Ketahanan energi merupakan bagian dari ketahanan nasional, sehingga masyarakat di daerah perbatasan harus mendapatkan pelayanan yang sama dan setara dengan daerah lainnya,” tutupnya.
